KERAJAAN SAGARA ADALAH KERAJAAN HINDU TERTUA DI NUSANTARA YANG DIDIRIKAN PADA TAHUN 350 M TERLETAK DI BAKULAPURA (MUARA KAMAN) DAN PADA TAHUN 1635 M DI KUASAI OLEH VOC SAMPAI PEMERINTAHAN HINDIA TIMUR BELANDA DAN INGRIS RAYA, JEPANG, INDONESIA.

Negara Kerajaan Pertama Nusantara adalah Kerajaan Sagara sesuai dengan Perasasti Yupo sebagai bukti kuat yang menyatakan bahwa Negara itu didirikan oleh Maharaja Sri Aswawarman.

Maharaja Sri Aswawarman adalah putra menantu Raja Kudungga Bhanabya (Kundungga atau Ga Dong Ga) selaku Raja Bakulapura yang juga menjabat sebagai Tahani ke VII di Kerajaan Malaya sesuai tutur neroyong dan Pustaka Rajya Rajya i Bhumi Nusantara.

Didalam prasasti yupo, Maharaja Sri Aswawarman sebagai Pendiri Negara Kerajaan Sagara melakukan upakara Aswamedha dan melahirkan 3 orang putra dan sebagai pewaris kerajaan adalah Maharaja Sri Mulawarman.

Kerajaan Malaya yang didirikan pada tahun 17-350 M, sedangkan Raja Kudungga Bhanabya (Kundungga atau Ga Dong Ga) memerintah Sebagai Tahani ke VII atau sebagai Raja Bakulapura ditahun 300-350 M, kata Bakulapura mengandung arti Kota Muara yakni asal nama Muara Kaman.

Raja Kudungga Bhanabya (Kundungga atau Ga Dong Ga) Keturunan dari Kerajaan Magadha Warga Sunga (India) yang didirikan dari tahun 185-73 SM.

Maharaja Sri Aswawarman adalah putra Dewawarman ke VIII Prabu Darmawirya Dewawarman berkuasa pada tahun 348-362 M dan ibunya Sphatikarnawa Warmandewi juga berkusa sejak tahun 340-348 M di Kerajaan Salakanegara di Sundapurwa di yawadwipa (Jawa) yang didirikan sejak tahun 130-362 M.

Kerajaan Sagara berkuasa sejak tahun 350-1635 M wilayahnya di kuasai VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang dibubarkan pada tahun 1779 M dan pada tahun 1800 Diserahkan kepada Hindia Timur Belanda atau Nederlands-Indië 1811 M dikuasai oleh United Kingdom of Great Britain sampai tahun 1816 M.

Sejak Tahun 1816 M dikuasai kembali oleh Hindia Timur Belanda atau Nederlands-Indië sampai tahun 1942 M Hindia Timur Belanda atau Nederlands-Indië dijajah oleh Jepang sampai tahun 1945 M dibawah kekuasan tentara NICA sampai tahun 1949 M Indonesia Berdaulat atas kemerdekanyan yang di proklamirkan pada tahun 1945 M.

Didalam buku ini kita sedikit membuka wawasan tentang sejarah yang ada ditanah kutai yaitu sejarah kebudayaan kerajaan dan mengenal nama Kutai.

Sedangkan sumber tentang sejarah Kerajaan-Kerajaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Buku salasilah koetai banyak bersumber dari legenda dan mitos.

Secara ilmiah saya berpendapat bahwa Kerajaan-Kerajaan di Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai latar belakang sejarah, mempunyai asal usul yang jelas untuk di kemukakan kehariban kaum pelaksana, pecinta Bangsa dan Negara serta Tanah Air Indonesia.

Tulisan ini selain untuk menggenang kembali jasa-jasa mereka yng turut melaksanakan pembangunan juga bias menambah khasanah Budaya kita Bangsa Indonesia, sebagai pengenalan jati diri Bangsa yang kaya dengan Adat Istiadat, untuk membangun kembali sisa-sisa peninggalan dari zaman dulu sebagai bukti dari kita mencintai warisan dari nenek moyang kita.

Siapa Mulawarman? Itulah pertanyaan mereka yang ingin tau tentang nama yang tidak begitu asing lagi dan abadi sebagai nama, jalan, perusahaan, dan nama museum, stadion, bahkan universitas, kodam juga organisasi, tetapi syukurlah dengan adanya nama kutai maka kita tau darimana Sumber sejarahnya.

Dimasa Kemerdekaan Bangsa Republik Indonesia bahwa Kutai adalah nama sebuah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur.

Luas daerahnya 97.936 km persegi atau 46,36% dari luas kaltim sekarang, Wilayahnya mempunyai 36 wilayah kecamatan, 6 wilayah pembantu Bupati, dan 421 buah Desa Kelurahan.Secara geografis Kabupaten Kutai berada dan terletak 114 derajat-119 derajat bujur timur dan 1,9 derajat lintang utara ,1,2 derajat lintang selatan, berbatasan dengan:

-Sebelah Utara dengan Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan.

-Sebelah Timur dengan Kota Madya Samarinda dan Selat Makassar.

-Sebelah Barat dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia Timur,Serawak.

-Sebelah Selatan dengan Kota Madya Balikpapan, Kabupaten Pasir dan Kalteng.

Perjalanan pemerintahan Negara Kerajaan pertama di Muara Kaman terhitung sejak tahun 017-350 M,dengan berdirinya Kerajaan Malaya atau (di dalam Prasasti Yupo di tulis Vravatam Sadiva Malaya) dan Kerajaan Sagara tertuang di dalam Yupo yang menyebut Maharaja Sri Mulawarman adalah putra Raja Sagara.

Dari tahun 350-1635 M, Muara Kaman adalah Bakulapura yang merupakan Kutanegara (Ibukota Negara) Kerajaan Sagara.

Dari tahun 1653-1905 M, Muara Kaman menjadi wilayah kekuasaan VOC di bawah Gubernur di Batavia.

Baru pada tahun 1905 M Muara Kaman di tempati para keturunan pelarian dan Muara Kaman menjadi daerah pedusunan karena saat itu ada 39 lanting (rumah rakit) dan daerah ini di tinggalkan oleh Rakyat Kerajaan Sagara yang kembali dari pelariaanya pada tahun 1635 M.

Dari tahun 1905-1906 M, Muara Kaman di jadikan Kampong di dalam pemerintahan Hindia Timur Belanda dan di angkatlah seorang yang bernama Ibrahim memerintah di Muara Kaman dan orang-orang yang semula tinggal di lanting mulai membangun rumah panggung yang menjadi kota Muara Kaman sekarang ini.

Dalam tahun 1906-1942 M, Muara Kaman di pimpin penjawat oleh Residen Oost-Borneo saat itu mengangkat A. Raden Ario Sastro menjadi kepala Onderdistrict di Muara Kaman sebagai wilayah keresidenan Oos-Borneo Kalimantan di jaman penjajahan Hindia Belanda berpusat di Banjarmasin.

Dari tahun 1942-1945 M, Muara Kaman merupakan Ibukota wilayah Son dalam pemerintah Ken dalam wilayah Syu di jaman penjajahan Jepang mengangkat Moh. Seman gelar Mas Jaya Muda sebagai Son di bawah pemerintahan Jepang.

Dari tahun 1945-1950 M, Muara Kaman merupakan Ibukota wilayah penjawat dalam pemerintahan Afdeeling (Recinentie) Keresidenan Kalimantan Timur masa RIS dalam wilayah Istimewa kepahitan Kutai penjawat pertamanya M. Saleh gelar Entje Kapitan.

Dalam tahun 1950-1957 M, Muara Kaman merupakan Ibukota wilayah kewedanan dan Keresidenan di Kaltim maka di angkatlah A. Raden Srif Nilo sebagai Wedana di Muara Kaman.

Dalam tahun 1957-2019 M, Muara Kaman merupakan ibukota kecamatan dalam wilayah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Negara Republik Indonesia tahun 1957 A. Bamabang Umar dan Oemar Rachman di Angkat menjadi Camat pertama di Muara Kaman.

Iklim Kabupaten Kutai merupakan Iklim Tropika Humida dengan temperatur udara rata-rata 26 derajat celsius.

Di zaman kekuasaan Batara Kartanegara di Bawah Kerajaan Majapahit, Kepangeranan Kartanegara di Bawah Kerajaan di Banjar sampai kepada Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di Bawah Hindia Belanda dan mereka ini bukanlah memiliki kuasa sebagai Negara akan tetapi merupakan Daerah di bawah kekuasaan pemerintahanya Negara lain, menyebabkan nama sebutan mengalami perubahan hal seperti ini terlihat di zaman kekuasaan Kolonial Hindia Belanda.

Diabad ke 4 berdirilah Negara Kerajaan Hindu pertama di Muara Kaman, Kerajaan ini bertahan sampai tahun 1635 M, dan kemudia kerajaan di Muara Kaman ini berada dalam status kekuasaan VOC hingga pada abad ke 18 menjadi wilayah Hindia Belanda di jadikan Daerah yang di sebut Zulfbestuur, hingga pada tahun 1946, namanya di ubah menjadi Wilayah Daerah Keresidenan atau Swapraja Kutai, setelah penyerahan kedaulatan tanggal, 27 Desember 1949, Kalimantan Timur resmi menjadi daerah yang berstatus keresidenan Kalimantan Timur, Kutai tetap menjadi Daerah Swawapraja dalam Federasi Kaltim.

Setelah keluarnya surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 186/PB/92/14 tanggal 14 agustus 1950, Swaparaja Kalimantan Timur diberi status Daerah Istimewa Kutai di hapuskan dan sebagai dari gantinya Kutai menjadi Daerah Kabupaten Tingkat II dalam Provinsi Kalimantan Timur yang terbentuk pada tahun 1957, Urutan Pemerintah Pejabat di masa Keresidenan Kaltim:

-1946. J.P. Bouma (Kapten KONICA)

1946-1948 F.P. Heckman.

-1948 Dr.J. Van Der Zwaal

1948-1949 D.M Hollestelle.

1949-1950 Adji Pangeran Afloes. (12-1949-4-1950)

1950-1950 Roeslan Moeljohardjo. (April-Okt 1950)

1950-1951 Adji Pangeran Afloes. (Okt 50-Sep 51)

1951-1954. Achmad Syarif gelar D.Moejo Cerang.

1954-1957. Adji Pangeran Temenggung Pranoto.

Urutan Pemerintah Provinsi Kaltim Daerah Tingkat I.

1957-1969. Adji Pangeran Temenggung Pranoto.

1956-1959 Ince Abdul Muis. (Mar-Mei 1959).

1960-1962. Adji Pangeran Temenggung Pranoto.

1962-1966 A.Muis Hasan.

-1966 Kolonel Muhammad Hadi . (3 bulan) pjs.

1996-1967 Kolonel soekadijo.

1967-1978 Haji A.Wahab Sjachranie.

1978-1983 Ery Soepardjan.

1983-1988 Haji Soewandi

1988-1998 Haji Muhammad Ardans SH.

1998-2006 Mayor Jenderal TNI (Purn.) H. Suwarna Abdul

2006-2008 Dr. Yurnalis Ngayoh, M.M.

25 Juni s/d 3 Juli 2008 Syaiful Teteng

(Pelaksana harian)

3 Juli s/d 17 Des 2008 Dr. Ir. Tarmizi Abdul Karim, M.Sc. (Pejabat)

2008-2018 Prof. Dr. Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M., M.Si.,

20-22 September 2018 Meiliana

(Pelaksana harian)

22 sep s/d 1Okt 2018 Restuardy Daud

(Penjabat)

2018-Sekarang Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.

Urutan Pejabat Pemerintah Daerah Istimewa dan KDH Tingkat II Kutai.

1953-1960 Sultan Adji Muhammad Parikesit. KDH Istimewa

1960-1963 Adji Raden Padmo. Bupati.

1963-1965 Drs. Roesdibjo.

1965-1979 Drs. Haji Achmad Dachlan.

1979-1984 Drs. Haji Awang Faisyal. BcHK.

1984-1989 Drs. Haji Chaidir Hafiedz.

1989-1994 Drs. Haji Sayid Syafran.

1994-1999 Drs. H. Ahmad Maulana, MSc.

1994-2004 Drs. H. Syaukani HR. MM.

8-Des-2004 H. Awang Dhama Bakti, S.T. M.T.

Feb-2005 Drs. Hadi Sutanto.

Juli-2006 Prof. Dr. H. Syaukani. HR, SE. MM.

2006-2008 Drs. H. Syamsuri Aspar, MM.

2008-2009 Drs. H. Sjachruddin, MS.

2009-2010 Sulaiman Gafur.

2010-2015 Rita Widyasari, S.Sos., MM.

2015-2016 Chairil Anwar.

2016-2017 Rita Widyasari, S.Sos., MM., Ph.D

2017-2020 Drs. Edi Damansyah, M.Si.

26 Sep-5 Des 2020 Chairil Anwar.

2020-2021 Drs. Edi Damansyah, M.Si.

17 Feb 2021 Drs. H. Sunggono. M.M. (PLH. Bupati)

2021-Sekarang Drs. Edi Damansyah, M.Si.

Gambaran tentang Pemerintahan di Kutai adalah dari hasil penelitian dari buku-buku yang pernah mencatat tentang nama kutai tidaklah terlalu banyak dan disimpulkan bahwa kutai adalah nama Daerah.

Dari pada naskah-naskah itupun banyak terdapat perbedaanya dalam penguraian tentang sumber dari sejarah Kebudayaan Kerajaan di Muara Kaman dan Kesultanan di Tenggarong sehingga perrlu kajian secara mendalam.

Hal semacam inilah yang mengundang kami untuk memperdalaminya secara ilmiah, supaya dapat membawa dari perbedaan tadi mencapai suatu kebenaran yang dapat di pertanggung jawabkan.

Karena itulah kami berharap para penelitian yang disertai pertimbangan sangat teliti didalam pengungkapanya yang di ambil dari beberapa faktor seperti faktor Historis dan faktor politik, Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan dapat di ungkap dengan sejarah yang nyata.

Sekarang orang hanya mengenal rangkaian-rangkaian yang ex dan intraveksinya dari pada pemikiran tentang pertumbuhan Sejarah Kerajaan dan nama Kutai hanya digambarkan secara legendaris, yaitu hubungan antara raja-raja dan dewa dari zaman-kezaman.

Sifat seperti ini belum bisa di anggap Rationaeel untuk mencapai suatu perkembangan Sejarah yang wajar, tetapi kita juga harus melihat kebelakang bagaiman sampai adanya suatu versi semacam, tadi yaitu hubunngan sang Dewa dan Raja,D ewa yang di gambarkan sbagai dari pada mahluk yang Kuat dan Sakti mempunyai nafsu birahi seperti sifat manusia yang hidup di dalam Dunia.

Sedangkan kehidupan Dewa-Dewa tadi alamnya disebut kahayangan (Atas Angin), dalam ilmiah alam para Dewata ini disebut alam Supra Natural, mungkin saja antara Dewata dan para Raja atau manusia di bumi saling mempunyai hubungan yang erat sehingga terjadi percampuran darah yang mengakibatkan manusia ini menjadi manusia setengah Dewa, Contoh salah satunya adalah Hercules dan Rama juga sebagainya.

Memang kalau kita meninjau dari segi ilmiah pengungkapan sejarah yang seperti itu belum dapat memenuhi syarat yang Obyektivitas, karena dari segi pengungkapannya agak kaku, kalau secara logisnya bisa dikatakan pemalsuan Sejarah.

Dari pada itulah kalau ingin mengungkapkan suatu hal haruslah berpegang kepada kecermatan dan ketelitian dan ketekunan, dan di dalam Visie dan Revise terhadap karya itu dinilai dari obyektivitas untuk disandarkan kepada Faktor Philosofis.

Jadi tidaklah berlebihan kalu dalam masalah pengungkapan sejarah secra ilmiah kita tunduk kepada 5 unsur yang dapat membawa kita dalam memecah kan masalah tentang sejarah,lima unsur itu ialah

1. Falsafah sejarah

2. Menyelidiki serta mengumpulkan benda sejarah

3. Penulisan sejarah

4. Mengenali sejarah

5. Hidup dari dan untuk sejarah

Dengan brerpegang pada lima unsur tadi dapatlah di uraikan tentang dari Sejarah Kebudayaan Kerajaan mendapat pengaruh dari pemerintahan penjajah yaitu sekitar dalam 1635 sampai sekarang Kutai adalah wilayahnya dijadikan oleh belanda sebagai pemerintahan yang di namakan Kekuasaan VOC dan Hindia Belanda sampai menjadi wilayah Zelfbesturen Kutai, atau wilayah kerisidenan (Oost Borneo).

Sedangkan Kerajaan pertama dari tahun 17-1635 berubah menjadi wilayah VOC, Hindia Timur Belanda dan Indonesia dari tahun 1635-1945.

Pada tahun 1910-1996 skematis pemerintahanya di Kutai di Bawah Hindia Belanda sebagai berikut :

Tahun 1910-1930 M. Kutai mempunyai pemerintahan :

- 2. Wilayah Onderafdeeling.

- 7. Wilayah District.

- 8. Wilayah Onderdistrict.

Tahun 1930-1942 M. Kutai mempunyai pemerintahan :

- 4. Wilayah Onderafdeeling.

- 10. Wilayah District.

- 19. Wilayah Onderdistrict.

Tahun 1942-1945 M . Kutai mempunyai pemerintahan :

- 3. Wilayah Busikun.

- 2. Wilayah Gun.

- 15. Wilayah Son

Sejak Tahun 1949 Kutai telah menjadi bagian wilayah Republik Indonesia.

PEMBUKTIAN KERUNTUHAN KERAJAAN SAGARA DI MUARA KAMAN BUKAN KARENA ANEKSASI DARI KESULTANAN KUTAI KERTANEGARA ING MARTAPURA MELAINKAN DI KUASAI OLEH VOC DI TAHUN 1635 DENGAN PENYERANGAN 7 BUAH KAPAL PERANG DENGAN SENJATA MERIAM DI PIMPIN OLEH KAPTEN GERIT THOMASSEN POOL.

Pada tanggal 7 November 1635 M, terjadilah peristiwa kedatangan tentara VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dengan membawa 5 buah kapal pemburu dan 2 buah kapal bersenjata meriam dan lainya memasuki sungai Mahakam pimpinan kapal-kapal tersebut adalah Kapten Gerit Thomassen Pool, pada saat itu di Kerajaan Sagara di kutanegara Muara Kaman di pimpin oleh Maharaja Derma Setiya dan kedua adiknya.

Pada tahun 1635 M Kerajaan Sagara di Muara Kaman yang berada di ulu sungai Mahakam mendapat serangan sehingga banyak bangsawan tinggi meninggalkan Ibukota Muara Kaman.

Bangsawan Kerajaan Sagara pergi ke sungai Pantun di Kerajaan Gelumbang (Pantun Bendang) di Muara Bengkal sedangkan pada Pandita atau Brahmana membawa harta-hartanya seeprti Patung dan sebagainya dibawa ke gunung yang kemudian gunung tersebut berinama Gunung Koambeng.

Asal nama Gunung Kombeng tersebut sesuai dengan nama seorang bangsa cina bernama Lo Kong Beng yang berkunjung ke daerah tersebut dan tenggelam di peraian sungai Pantun.

Ada Juga Bangsawan ke pergi Ke Lamin Juno di Batang Lunang Kerajaan Indu Anjat mereka memasuki Sungai Jarum di Perian.

Dan Para pembesar Agama bersatu dengan para Sangkariak pergi ke Rara Kutaq dan Pinang Sentawar Melak Kerajaan Karang Sari Pinang Sentawar serta kelain tempat yang di anggap aman seperti di daerah sungai kedang Kerajaan Paha yang di perintah oleh Raja Talikat di Kota Bangun sekarang.

Perusahaan kongsi dagang atau perusahaan hindia timur belanda, secara resmi bernama persatuan perusahaan hindia timur didirikan pada 20 maret 1602, VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia.

Vereenigde Oostindische Compagnie VOC Pendirinya adalah Johan van Oldenbarnevelt, didirikan pada 20 Maret 1602, Kantor pusat di Amsterdam, Belanda ditutup pada tanggal 31 Desember 1799, bekas jenis Perusahaan publik

Cabang di Batavia, Hindia Belanda nasib bangkrut dan seluruh kepemilikannya di Nusantara dinasionalisasi.

Pada tahun 1672 kapal VOC bernama Chialoup de Norman di kepalai oleh Kapten Poeloes de Bock beserta Kapten Pool dan Kapten Pieteraz datang lagi ke Kalimantan bagian Timur setelah tiga tahun kemudian tepatnya tanggal, 23 Desember 1675 utusan VOC bernama Nachoda Van Heys tidak di hiraukan oleh Aji Pangeran Maja Kususma dari Kepangeranan Kutai Kartanegara di Kutai Lama yang merupakan negeri vassal di bawah kesultanan Banjar dan malah kapal VOC di serang oleh 200 orang dari benteng dan mengirim kapal-kapal yang sedalam 12 kaki serta mengakibatkan kerugiaan besar pada VOC.

Kejadian di atas tertulis dalam laporan pada tanggal 23 Desember 1675 yang di sampaikan oleh VOC kepada pihak Kerajaan Belanda di Netherland, semua hal tersebut di atas merupakan isi dari laporan tersebut kita mengetahui benteng Kotanegara di Muara Kaman di hancurkan oleh VOC bukan oleh Kepangeranan Kutai Kartanegara yang saat ini di bawah kekuasaan Sultan Banjar sesuai dengan Menurut Hikayat Banjar dan Kota Waringin (1663), negeri Kutai merupakan salah satu tanah di atas angin (sebelah utara) yang mengirim upeti kepada Maharaja Suryanata Raja Banjar-Hindu (Negara Dipa) pada abad ke 14 hingga Kerajaan ini di gantikan oleh Kesultanan Banjar.

Dengan demikian sejak tahun 1636, Kepangeranan Kutai Kartanegara di klaim oleh Kesultanan Banjar sebagai salah satu negeri vasanya karena Banjarmasin sudah memiliki kekuatan Militer yang memadai untuk menghadapi serangan Kesultanan Mataram yang berambisi menklukan seluruh Kalimantan dan sudah menduduki wilayah Sukadana (1622).

Sebelumnya Banjarmasin merupakan vazal Kesultanan Demak (penerus Majapahit), tetapi semenjak runtuhnya Demak (1548), Banjarmasin tidak lagi mengirim upeti kepada pemerintahan jawa.

Sekitar tahun 1638 (sebelum perjanjian Bungaya) sultan Makkasar (Gowa Tallo) meminjam Pasir serta Kutai, Berau dan Karasikan (Kepulauan Sulu/Banjar Kulan) sebagai tempat berdagang kepada Sultan Banjar IV Mustain Billah/Marhum Panembahan dan berjanji tidak akan menyerang Banjarmasin.

Hal tersebut terjadi ketika Kiai Martasura di utus ke Makassar dan mengaakan perjanjian dengan I Manggadacina Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud yaitu Raja Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa tahun 1638-1654.

Pada tahun 1747, VOC Belanda mengakui Pangeran Tamjidullah sebagai Sultan Banjar padahal yang sebenarnya dia hanyalah Mangkubumi.

Pada tahun 1765, VOC Belanda berjanji membantu Sultan Tamjidullah I yang pro VOC Belanda untuk menaklukan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri di antaranya Kepangeranan Kutai Kartanegara berdasarkan perjanjian 20 Oktober 1756.

Karena VOC bermaksud menyatukan daerah-daerah di Kalimantan sebagai daerah kekuasaan VOC.

Kepangeranan Kutai menyatakan dirinya di bawah pengaruh La Maddukelleng (Raja Wajo) yang anti VOC.

Pangeran Amir, pewaris Mahkota Kesultanan Banjar yang sah di bantu pamannya Arung Turawe (kelompok anti VOC) berusaha merebut tahta tetapi mengalami kegagalan.

Pada 13 Agustus 1787, Sultan Banjar Sunan Nata Alam membuat perjanjian dengn VOC yang menjadikan Kesultanan Banjar sebagai daerah protektorat VOC sedangkan daerah-daerah lainya di Kalimantan yang dahulu kala abad ke-17 pernah menjadi vazal Banjarmasin diserahkan secara sepihak sebagai property VOC Belanda.

Tahun 1778 Landak dan Sukadana (Sebagian besar Kalbar) telah di peroleh VOC dari Sultan Banten.

Pada 9 September 1809 VOC meninggalkan Banjarmasin (kota Tatas) dan menyerahkan benteng Tabanio kepada Sultan Banjar yang di tukar dengan Intan 26 Karat.

Kemudian wilayah Hindia Belanda di serahkan kepada Inggris karena Belanda kalah dalam peperangan, Alexander Hare menjadi wakil Inggris di Banjarmasin sejak 1822.

Tanggal 1 Januari 1817 Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindi Belanda termasuk Banjarmasin dan daerah-daerahnya kepada Belanda dan kemudian Belanda memperbaharui perjanjian dengan Sultan Banjar.

Negeri Kutai di serahkan sebagai daerah pendudukan Hindia Belanda dalam kontrak persetujuan Karang Intan I pada 1 Januari 1817 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda di wakili Residen Aernout van Boekholzt.

Perjanjian berikutnya pada tahun 1823 negeri Kutai di serahkan menjadi aerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan II pada 13 September 1823 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda di wakili Residen Mr. Tobias.

Secara hukum Kutai di anggap Negeri di dalam Negara Banjar.

Negeri Kutai di tegaskan kembali termasuk daerah-daerah pendudukan Hindia Belanda di Kalimantan menurut perjanjian Sultan Adam Al-Watsiq Billah dengan Hindia Belanda yang di tandatangani oleh Loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 mei 1826.

Pemerintahan penjajah VOC ke Hindia Belanda,penjajah Jepang dan Muara Kaman sampai kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tahun 1905-1906 M, Muara Kaman di jadikan kampong di dalam pemerintahan Hindia Belanda dan di angkatlah seorang bernama Ibrahim (1905) memerintah di Muara Kaman dan orang-orang semula tinggal di lanting mulai membangun rumah panggung yang menjadi Kota Muara Kaman sekarang ini 1. Ibrahim (1905).

Tahun 1906-1942 M, pemerintahan Muara Kaman di sebut wilayah Onderdistrict Keresidenan Oost-Borneo Kalimantan di jaman penjajahan Hindia Belanda berpusat di Banjarmasin dan pejabat Onderdisrict Muara Kaman : 2. Aji Raden Ario Sastro (1906). 3. Aji Raden Amiseno (1907). 4. Aji Raden Arionegoro (1908). 5. Aji Raden Ariowidjojo (1909). 6. Aji Raden Djokolati. 7. Aji Raden Atmokesumo. 8. Aji Raden Djojosukno. 9. Aji Raden Mangliwan (1927). 10. Aji Bambang Daud, 11. Aji Bambang Ali. 12. Aji Bambang Hasan, 13. Kijai Sanuddin. 14. Aji Raden Amidjojo. 15. Aji Bambang Daud 16. Aji Bambang Kudo (1939). 17. Aji Raden Menggala.

Tahun 1942-1945 M, Muara Kaman merupakan Ibukota wilayah Son dalam pemerintahan Ken dalam wilayah Syu di jaman penjajahan Jepang Moh. Seman gelar Mas Jaya Muda sebagai Son di bawah pemerintahan Jepang 18. Moh. Seman gelar Mas Jaya Muda. 19. Aji Raden Daud.

Tahun 1945-1950 M, pemerintahan Muara Kaman merupakan wilyah Ibukota pemerintahan penjawat dalam pemerintahan Afdeeling (Recinentie) Keresidenan Kalimantan Timur masa Republik Indonesia Serikat dalam wilayah Istimewa Kepatihan Kutai 20. M. Saleh gelar Entje Kapitan, 21. Moh. Seman gelar Mas Jaya Muda 22. Aji Raden Daud, 23. Kijai M. Tjorong, 24. Aji Raden Hassan, 25. Amir Hussen.

Tahun 1950-1957 M, pemerintahan Muara Kaman merupakan Ibukota wilyah Kewedanaan dan Keresidenan di kaltim Indonesia, 26. Aji Raden Sjerif nilo (1950-1957).

Tahun 1957-2019 pemerintahan Muara Kaman sebagai Ibukota Kecamatan dalam wilayah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Negara Republik Indonesia. 27. Aji Bambang Oemar Rachman (1957-1960). 28. Aji Bambang Oemar Sastro (1960-1962). 29. M. Ishak Ali (1962-1966). 30. Aji Bambang Badaruddin (1966-1968). 31. Idris Said, BA. (1968). 32. Aji Bambang Hassan Basri (1969). 33. Idris Said, BA. (1970). 34. Aji Aboe Bakar Baboed, BA. (1970-1973). 35. Hamiddin. 36. Kusbini Dipuro. 37. Idrus. D, 38. Hamiddin. 39. Imansyah Achmad, BA. 40. Iskandar. Z, BA. 41. Drs. Rusli Rahim. 43. Drs. H. Aspian Jafar. 44. Asmuni. S, S.sos. 45. Erlian S.Pd, S.Sos. MM. 46. Izhar Noor, SE. 47. H. Surya Agus SE.

Saatnya Kerajaan Sagara di Muara Kaman telah di rubah namanyan dengan Kerajaan Kutai Mulawarman Bangkit Menata Kebudayaan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar hukum Berbangsa dan Bernegara dan turut serta mencerdaskan kehidupan menjadi wadah tatanan moral Adat Istiadat dalam rangka melestarikan, mengembangkan, memelihara dan melindungi asset Bangsa Indonesia.

Khasanah Budaya Indonesia Kerajaan Kutai Mulawarman adalah khasanah Negara Kerajaan pertama di Indonesia yang menjadi sumber kesatuan moral Bangsa Indonesia menjalin kesatuan dan persatuan dari Sabang sampai Marauke sebagai Negara yang beraneka ragam Suku dan Bangsa menjadi kesatuan yang kokoh di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENULISAN SEJARAH TENTANG KUTAI PATUT DI TELITI KEMBALI SECARA MENDALAM

Naskah Sultan dari koleksi Pangeran Sosronegoro yang di-jumpai oleh W. Kern dalam perjalanannya ke Tenggarong, yang mempunyai ukuran sebagai berikut : besar halamannya 20 x 34 cm, halaman tulisannya 12 x 22.5 cm.

Silsilah ini terdiri dari 152 halaman menurut halaman yang ada (tertu-lis), karena halaman 89 hingga 100 dilompati, jadi seluruhnya 162 halaman; dan halaman pertama hilang.

Sampai dengan kunjungan penulis buku dari swapraja ke kabupaten kutai ditulis di Jakarta, 1979 proyek penerbitan buku bacaan dan sastra Indonesia dan daerah pengasuh dewan redaksi penerbitan kutai masa lampau , kini, dan esok ke Kutai dalam rangka mengadakan penelitian (research) pada bulan Oktober 1967 yang lalu, penulis masih sempat menyaksikan sendiri naskah Sultan yang dimaksud, yang kini masih disimpan oleh H. A. Demang Kedaton Kepala Adat Besar Kutai.

Het Hindoe rijk van Muara Kaman vindt echter in de Salasilah vermelding.

Het is een rijkje waarvan gezegd wordt, dat het een adat van eigen vinding heeft, niet aan die van Java ontleend.

De namen van hun vorsten zoals zij terloops genoemd worden Maharaja Indera Mulia, Maharaja Darma Setia, Maharaja Setia Guna, Maharaja Setia Juda, wijzen onmiskenbaar op Hindoeis-tiese afkomst. C.A. Mees, op.

Terjemahnya Namun, kerajaan Hindu Muara Kaman disebutkan dalam Salasilah.

Ini adalah kerajaan yang dikatakan memiliki adat penemuannya sendiri, bukan dipinjam dari Jawa.

Nama-nama pangeran mereka, begitu mereka biasa dipanggil Maharaja Indera Mulia, Maharaja Darma Setia, Maharaja Setia Guna, Maharaja Setia Juda, tidak salah lagi menunjukkan keturunan Hindu. C.A. Mas, op.

Pertemuan pertama orang-orang Kutai dengan orang Belanda terjadi pada tahun 1635.

Pada tanggal 7 Nopember 1635 Gerit Thomassen Pool dengan lima buah kapal pemburu diiringi dua kapal lainnya tiba di Kutai.

Tanggal 8 Nopember 1635, onderkoopman Pieter Pietersz pergi sebagai utusan untuk menghadap raja Kutai Pengaron Ady Patty Cinom Pansgy Amodappa ing Martapoera.

Perundingan-perundingan yang diadakan berjalan dengan baik.

Dan Raja Kutai berjanji akan memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. in het vervolg zijn rijk aan de Javanen, Makasseren en andere vreemde handelaars te ontzeggen;

Terjemah 1. di masa depan menjadi kaya untuk menyangkal orang Jawa, Makasar dan pedagang asing lainnya;

2.      de vrije en belemmerde handel in zijn landen alleen aan de Banjarezen en Nederlanders, met uitsluiting van alle andere natien te vergunnen. Terjemah 2. memberikan perdagangan bebas dan terbatas di tanahnya hanya kepada orang Banjar dan Belanda, dengan mengesampingkan semua bangsa lain.

Ditinjau dari segi kepentingan relasi perdagangan Kompeni Belanda, sebenarnya perjalanan ke Kutai ini tidak seberapa berarti seperti yang diharapkan pada Artikel 2 dari perjanjian, termasuk 39 pikul lilin sebagai pemberian yang dibawa oleh Pool pulang.

Arti penting dari diadakannya perjanjian itu untuk Batavia ialah, Kutai yang tadinya tidak begitu dikenal oleh Belanda, sekarang menjadi relasi dalam dunia perdagangan.

Sumber-sumber itu antara lain adalah Silsilah raja-raja (dalam negeri) Kutai (Kertanegara).

Dan Menurut W. Kern, hingga saat yang terakhir ini terdapat empat tulisan tangan dari silsilah Kutai, yakni :

(a) Yang dari Berlin tahun 1848 diterbitkan oleh C.A. Mees dalam disertasinya De Kroniek van Koetai. Teks dengan penjelasan (Santport 1935).

(b) Yang di Leiden, cod. ar. 7949 yang oleh S.W. Tromp disalin ke dalam huruf latin dari naskah Sultan Kutai, yang yang menjadi dasar bagi Tromp untuk membuat kroniknya yang pertama dan merupakan sumber pula bagi Mees untuk membuat pelbagai 'lectiones'dalam catatan pada penerbit-nya.

(c) Tulisan tangan dari S.C. Knappert tertanggal tahun 1899, salinan dari naskah Sultan tersebut yang dilampiri juga dengan catatan Mees tersebut di atas.

(d) Yang di Batavia barangkah sebuah salinan (copie) dari T dalam huruf latin. Sehubungan dengan keterangan tersebut di atas, mungkin akan timbul pertanyaan, kapankah naskah itu ditulis dan yang manakah di antara naskah-naskah itu yang dapat dikatakan asli (originil).

Cari Blog Ini

MENGENAL NAMA KUTAI